Stabilitas Birokrasi Aceh Kunci Efektivitas Rehabilitasi Pascabencana

KilasAceh.co – Pemerhati kebijakan publik Rozzy Wanela menekankan stabilitas manajerial birokrasi Aceh jadi faktor krusial agar koordinasi lintas sektor tidak kehilangan momentum.

Menurutnya, birokrasi harus tetap kokoh sebagai tulang punggung pelayanan publik, terutama saat ribuan warga masih membutuhkan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.

“Ketangguhan mesin birokrasi dalam situasi darurat sangat bergantung pada kepastian manajerial yang mampu menjaga ritme kerja tetap stabil dan terukur,” dalam keterangannya ayang diterima redaksi Rabu 18 Februari 2026.

Rozzy Wanela menilai peran Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh yang saat ini dipegang M. Nasir sangat sentral dalam memastikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) bekerja secara terpadu di lapangan.

Lanjutnya, keberlanjutan roda pemerintahan saat ini sangat bergantung pada kemampuan manajerial yang mampu menerjemahkan kebijakan strategis ke dalam langkah-langkah teknis yang akuntabel oleh seluruh aparatur sipil negara.

Ia mengingatkan perubahan struktur yang bersifat reaktif di tengah penanganan bencana justru berisiko mendistorsi agenda-agenda besar pemerintah, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi yang memerlukan konsentrasi penuh.

“Stabilitas birokrasi adalah fondasi utama agar penanganan bencana di Aceh tetap dapat berjalan maksimal tanpa hambatan administratif,” ujar Rozzy.

Ia menambahkan fokus utama saat ini seharusnya adalah memastikan mesin birokrasi tetap berjalan stabil untuk mengejar target-target yang sudah ditetapkan.

“Keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh visi Mualem-Dek Fadh, tetapi juga oleh kesiapan administrasi yang matang untuk mengeksekusinya di lapangan secara tepat sasaran,” sebut Rozzy.

Sebagai jabatan karier tertinggi bagi aparatur sipil negara di tingkat provinsi, posisi Sekretaris Daerah melibatkan mekanisme penilaian kinerja yang formal serta koordinasi dengan pemerintah pusat.

Karena itu, ia menyampaikam setiap keputusan mengenai struktur birokrasi semestinya didasarkan pada evaluasi kinerja yang transparan, profesional, dan terukur.

Meski demikian, Rozzy kembali mengingatkan prioritas utama pemerintah saat ini adalah tetap memastikan proses pemulihan Aceh berjalan tanpa hambatan administratif.

“Prioritas utama kita saat ini adalah memastikan pemulihan Aceh berjalan tanpa hambatan,” imbuh Rozzy.